Bidang perhubungan memegang peranan penting di dalam mendukung perwujudan visi daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar Tahun 2010-2025. Tanpanya, dapat dijamin implementasi visi daerah mengalami ganjalan.

Secara implisit, bidang perhubungan tidak memiliki korelasi yang kuat dengan visi dan misi pembangunan Kota Blitar di dalam RPJP Kota Blitar Tahun 2010-2025. Namun, jika ingin dicermati dengan baik, bidang perhubungan merupakan salah satu komponen utama pendukung keberhasilan capaian visi dan misi daerah tersebut.
Wajar saja dikatakan demikian, mengingat di dalam visi Kota Blitar yang berbunyi: "Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan", tidak ada sedikit pun yang menyinggung masalah atau bidang perhubungan ini.
Begitu pula dengan misi daerah di dalam RPJP Kota Blitar Tahun 2010-2025, yang berbunyi: (1) Mempertahankan predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata; (2) Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam perdagangan barang dan jasa; (3) Mewujudkan Kota Blitar yang good governance; serta (4) Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, nyaman, dan ramah lingkungan.
Tetapi, jika diperhatikan dengan seksama, seluruh domain di dalam visi dan misi pembangunan Kota Blitar tersebut, untuk mewujudkannya, dapat dipastikan tidak lepas dari sejauh mana hasil pembangunan di bidang perhubungan dilakukan. Sebab, sekali lagi, bidang ini menjadi salah satu prasyarat utama implementasi visi dan misi daerah.
Selanjutnya, jika ada yang tersurat pun, bidang ini termaktub secara nyata di dalam arah pembangunan daerah pada RPJP Kota Blitar Tahun 2010-2025. Bidang perhubungan, lebih khususnya, transportasi, termasuk ke dalam arah pembangunan kelima: Pembangunan prasarana dan sarana, khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan.
"Di sana disebutkan bahwa pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan; menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi," jelas Wali Kota Blitar, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS.
Selanjutnya, imbuh Wali Kota Blitar, menyelaraskan semua peraturan daerah, baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi, untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Halaman: 1 · 2